MAHARDHIKAnews.com TANAH ABANG, – Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Betawi (LPEB), Firman Toekan, menyoroti adanya kejanggalan dalam mekanisme program “Rekrutmen 1.000 Pramudi Mikrotrans Berdaya” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.
Program tersebut diketahui bertujuan untuk mencetak pengemudi (pramudi) yang andal dan berdaya secara ekonomi. Namun, menurut Firman, terdapat pertanyaan mendasar terkait pihak yang menjalankan proses rekrutmen tersebut.
“Secara kelembagaan, sektor transportasi di DKI Jakarta sudah memiliki operator resmi seperti PT Transportasi Jakarta yang selama ini menangani operasional dan perekrutan pramudi. Lalu, kenapa justru Baznas yang melakukan rekrutmen?” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai, pelibatan Baznas (Bazis) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di sektor transportasi perlu dikaji ulang, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
Menurutnya, Baznas sejatinya memiliki fungsi utama sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai lembaga yang fokus pada perekrutan tenaga kerja di sektor transportasi publik.
“Kalau tujuannya pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentu kami sangat mendukung. Tapi mekanismenya harus tepat. Jangan sampai keluar dari tupoksi masing-masing lembaga,” tegasnya.
Firman juga mengingatkan bahwa program strategis pemerintah daerah harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik (good governance), transparansi, serta akuntabilitas, agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dasar kebijakan pelibatan Baznas dalam program tersebut, sekaligus memastikan sinergi antar lembaga berjalan sesuai peran dan fungsi masing-masing.
“Harus ada penjelasan yang terbuka kepada publik, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif. Semua program bagus, tapi tata kelolanya juga harus benar,” tutup Firman. (Ivan)
