JAKARTA, MahardhikaNews.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan pentingnya profesionalisme anggota kepolisian, penguatan kepercayaan publik serta keterbukaan institusi dalam menjawab berbagai kritik masyarakat dan media.
Penegasan tersebut disampaikan Irjen Pol. Isir saat berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia dalam kegiatan bertajuk “Bicara Polisi, Publik dan Media”, Rabu (9/9/2026), di Hotel Luminor, Jakarta Pusat.
Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan tugas dan fungsi Polri, perilaku anggota di tengah masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian hingga pentingnya membangun relasi yang sehat dan konstruktif antara Polri dan media.
Kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan buku berjudul “Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI” karya Jimmy S. Harianto dan H.M.U. Kurniadi.
Buku tersebut diserahkan langsung oleh H.M.U. Kurniadi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Forum Pimred Multimedia Indonesia kepada Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Perluasan Tugas Polri Berbasis Regulasi
Dalam dialog tersebut, Irjen Isir menjelaskan bahwa perkembangan tugas dan fungsi Polri merupakan konsekuensi dari dinamika regulasi serta kebutuhan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemeliharaan keamanan masyarakat.
Menurutnya, setiap penugasan anggota Polri, termasuk di kementerian maupun lembaga atau instansi lain, memiliki dasar hukum dan tetap mengacu pada kebutuhan institusi yang meminta penugasan tersebut.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijelaskan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar,” kata Isir.
Ia menegaskan, penempatan atau penugasan anggota Polri di luar struktur internal kepolisian tidak dilakukan secara sembarangan.
Penugasan tersebut, kata dia, tetap mengacu pada tugas dan fungsi yang dibutuhkan oleh kementerian atau instansi terkait serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Isir: Masih Banyak Polisi Baik di Republik Ini
Salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam diskusi adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap istilah “polisi baik dan polisi jahat”.
Menanggapi hal tersebut, Irjen Isir menekankan bahwa wajah Polri di mata masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku dan kualitas anggota yang bertugas langsung di lapangan.
Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis dan berintegritas.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegas Isir.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri tidak menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Ia menilai tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar aturan merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga marwah serta kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Media dan Polri Memiliki Peran Berbeda, Namun Sama-sama untuk Publik
Diskusi kemudian berkembang pada pembahasan mengenai hubungan antara Polri dan media.
Menurut Isir, Polri dan media memang memiliki fungsi serta sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa. Namun keduanya memiliki titik temu yang sama, yakni menjalankan peran untuk kepentingan masyarakat dan publik.
Dalam praktiknya, perbedaan informasi maupun sudut pandang antara aparat kepolisian, media dan masyarakat terhadap suatu peristiwa terkadang tidak dapat dihindari.
Perbedaan tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian maupun terhadap pemberitaan yang disampaikan media.
Namun demikian, Isir menilai kontrol masyarakat dan media merupakan bagian penting dalam proses demokrasi serta evaluasi terhadap kinerja institusi.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri,” ujar Isir.
Ia menambahkan, kritik dan kontrol publik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman.
Sebaliknya, masukan dari masyarakat dan media dapat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan institusi agar Polri semakin profesional, transparan dan dipercaya masyarakat.
Dewan Pers dan Wartawan Senior Beri Tanggapan
Kegiatan dialog tersebut juga mendapat berbagai tanggapan dari kalangan pers dan tokoh media nasional.
Sejumlah tokoh yang turut memberikan pandangan di antaranya Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028, Yogi Hadi Ismanto.
Turut hadir pula Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 yang juga pernah menjabat Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023–2025, Hendry Ch Bangun.
Selain itu, turut memberikan tanggapan Asep Setiawan yang pernah menjabat Komisioner Dewan Pers periode 2019–2022, wartawan senior sekaligus Pembina Forum Pimred Multimedia Indonesia Nurzaman, Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane, Naek Pangaribuan selaku mantan Koordinator Wartawan Kepolisian periode 2010–2020 dan anggota Dewan Penasehat Forum Pimred Multimedia Indonesia, serta H.M.U. Kurniadi.
Berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara institusi negara, media dan masyarakat.
Forum Pimred Dorong Ruang Dialog dan Transparansi
Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan program Ngobras atau Ngobrol Santai merupakan ruang dialog yang digagas Forum Pimred Multimedia Indonesia.
Program tersebut, menurut Wilson, diharapkan dapat membantu lembaga negara maupun tokoh publik dalam menjelaskan tugas, fungsi, kebijakan serta berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ngobras ruang kolaborasi untuk sama-sama menjaga hubungan dengan media, transparansi publik serta sosialisasi kinerja lembaga,” kata Wilson.
Ia menilai komunikasi yang terbuka antara lembaga negara dan media menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Media, kata dia, memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi sekaligus bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga negara.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, menegaskan bahwa kegiatan Ngobras direncanakan akan menjadi agenda rutin setiap bulan.
Forum tersebut nantinya akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang untuk berdialog secara terbuka bersama kalangan pemimpin redaksi dan insan media.
“Rencananya Ngobras Forum Pimred setiap bulan diadakan, dengan mengundang tokoh-tokoh nasional. Obrolan juga santai dan mengalir saja,” katanya.
Melalui program tersebut, Forum Pimred Multimedia Indonesia berharap dapat menciptakan ruang komunikasi yang lebih dekat antara lembaga negara, tokoh publik, media dan masyarakat.
Di tengah tingginya arus informasi dan perkembangan media digital, transparansi dan komunikasi publik dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Jurnalis: Tantan Su
Editor: Team Mahardhika News