Bersumber Dari DBH Tahun 2025, Sebanyak 297 Kades Di Karawang Wajib Membeli Motor
MAHARDHIKAnews.com KAB. KARAWANG, — Sebanyak 297 kepala desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat diwajibkan membeli sepeda motor sebagai kendaraan operasional baru. Tujuan pengadaan ini agar kendaraan dinas dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses oleh mobil.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Saefulloh, menjelaskan bahwa anggaran pembelian motor berasal dari Dana Desa Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (DBHPRD),”mereka dipersilahkan membeli motor dengan spesifikasi yang sudah ditentukan,”ujarnya, Rabu (19/3/2025).
Sebelumnya, kendaraan operasional desa berupa mobil Nissan Evalia, yang dibagikan pada era Bupati Ade Swara, kini telah banyak yang rusak karena termakan usia.
Menurut Saefulloh, pembelian kendaraan dilakukan oleh masing-masing kepala desa, bukan oleh Pemda atau DPMPD. Dinas hanya menyampaikan desain kendaraan agar seragam di semua desa,”Kepala Desa itu pejabat pengelola keuangan desa, jadi kami tidak ikut campur terkait proses pembeliannya,”kata Saefulloh.
Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 35 juta. “Dengan nominal dana sebesar itu, sepertinya jenis sepeda motornya adalah All New Honda PCX-CBS 160,”tambahnya.
Setelah semua desa membeli motor operasional, kendaraan itu akan diapelkan di Plaza Pemkab pada April. Apel ini bertujuan untuk mengecek desa yang belum merealisasikan pembelian. Jika ada yang tidak membeli, Inspektorat akan meminta keterangan dari kepala desa terkait.
Saefulloh mewajibkan pembelian motor tersebut dilakukan setelah pencairan DBH tahap pertama pada Maret ini. Dengan begitu, kendaraan operasional dapat segera digunakan untuk pelayanan masyarakat di bulan berikutnya.
Ia juga meyakini bahwa para kepala desa di Karawang sudah memiliki mobil pribadi, bahkan ada beberapa kepala desa yang memiliki mobil mewah. Namun, untuk pelayanan masyarakat, motor dipilih karena lebih fleksibel untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, penggunaan motor mencerminkan efesiensi yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Pusat,”pungkasnya.
(Dedi Hunter)
