Di duga Tak Mengerti Aturan, Ketua RW 08 Cipondoh Makmur Kota Tangerang Malah Koreksi Pekerjaan Wartawan
Tangerang,- Pengerjaan peningkatan infrastruktur dan pengendalian sumber daya air ( SDA ) memang sangat penting dan berpengaruh bagi kenyamanan masyarakat dan kemajuan suatu daerah di Nusantara ini, namun setiap adanya pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD harus jelas dan transparansi kepada masyarakat, hal ini dikarenakan anggaran yang di pakai adalah uang masyarakat yang dibayarkan melalui pajak.
Namun sepertinya keterbukaan informasi publik tersebut tidak didukung oleh ketua forum RT/ RW kelurahan Cipondoh makmur kecamatan Cipondoh kota Tangerang Henry Agus.
Ketika awak media menemukan adanya proyek galian gorong-gorong yang sudah berjalan 4 hari, awak media tidak menemukan adanya papan proyek disekitar kegiatan, saat dikonfirmasi kepada pekerja tentang CV atau PT pelaksana proyek mereka hanya menjawab gak tau.
” Iya gak tau saya bg,” ujar salah satu pekerja.
Dan ketika awak media di datangi seseorang yang di duga ketua RW, beliau mengatakan apa ada pers datang dan mempertanyakan kegiatan tersebut.
Bahkan dia mengatakan baru kali ini ada pers yang mempertanyakan hal tersebut, kalau ormas bisa lah.
” Baru kali ini ada pers yang datang nanya – nanya kegiatan di tempat saya, kalau ormas boleh lah,” ujar Henry Agus.
Ditanya tentang nama CV atau PT pelaksana kegiatan di wilayah nya,
Beliau cuma menyampaikan ada dan kalau mau tau siapa pelaksana, sana kelurahan saja, karena mereka itu sudah datang kesana.
” Anda kekelurahan saja, karena mereka sudah datang ke sana dan lurah pasti tau, jangan nanya – nanya pekerja, karena mereka taunya cuma kerja ,” tutur ketua forum RT RW kelurahan Cipondoh makmur Henry Agus.
Sementara SOP dari kegiatan pemakaian anggaran APBD harus transparan dan jelas agar bisa dilihat masyarakat dan control sosial lainnya.
Terpisah, Subarna selaku Sekjend Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA) Menyayangkan terkait pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Cipondoh makmur tersebut, terlebih ungkapan oknum Ketua RW yang menyikapi media terkesan tidak profesional dan tidak mengerti fungsi sosial kontrol serta aturan.
“Semestinya kegiatan-kegiatan yang bersumber baik itu APBD maupun APBN harus transparan, sehingga bisa di jangkau publik, dan juga media itu alat kontrol untuk penyeimbang, jika saja seorang Ketua Forum RW tidak memahami fungsi media sungguh sangat disesalkan”, ujar Subarna yang sering di sapa Barna itu.
Ia juga akan bersurat kepada kelurahan maupun Ketingkat Kecamatan dan Inspektorat, dengan indikasi ketidakterbukaan pada pekerjaan tersebut diduga rentan penyimpangan.
“Kita akan bersurat, kepada pihak kelurahan dan Kecamatan serta Inspektorat, jika pihak kelurahan tidak mengklarifikasi apa yang dilontarkan oknum Ketua Forum RW tersebut, dan Pihak kelurahan harus menjabarkan atas peristiwa temen-temen di lapangan, karena pimpinan RW adalah Lurah”, tegasnya. (Jun/Tim)
