Juli 19, 2024

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian : Presiden Segera Ambil Alih Pengawasan Internal Polri

Spread the love

MAHARDHIKAnews.com JAKARTA, — Irjen Napoleon Bonaparte dinyatakan bebas bersyarat dan kembali aktif menjadi anggota Polri pada 17 April 2023. Setelah resmi dijatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima US$ 200 ribu dan US$ 370 ribu dari Djoko Tjandra pada 10 Maret 2021.

Uang tersebut diberikan kepada Napoleon agar membantu menghapus Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang sistem Imigrasi dalam kasus korupsi cessie Bank Bali.

Napoleon dinilai melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Vonis tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim berpandangan jika tuntutan JPU terlalu ringan.

Napoleon Bonaparte akhirnya menjalani sidang etik, tapi ia hanya dikenakan sanksi etika dan sanksi administratif. Ia tidak mendapatkan sanksi pemecatan. Salah satu pertimbangan majelis Sidang Komite Kode Etik Profesi (KKEP), karena masa purna tugas Napoleon dari kepolisian akan berakhir pada November 2023.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Komisioner Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Poengky Indarty yang menyatakan bahwa sanksi non pemecatan yang diberikan kepada Napoleon Bonaparte merupakan tindakan yang tepat. Karena eks Kadiv Hubinter Polri tersebut sudah bakal purna tugas dari kepolisian.

Pernyataan dan sikap Kompolnas semakin menegaskan bahwa Kompolnas sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja untuk menjamin profesionalisme Polri, tidak berfungsi dengan baik.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional disebutkan bahwa fungsi Kompolnas adalah melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, termasuk ketika dilakukan Sidang KKEP terhadap kepolisian.

Sikap Kompolnas hanya menjadi “juru bicara” dan legitimasi tindakan Polri. Misalnya dalam kasus Ferdy Sambo dan Kanjuruhan, Kompolnas dalam melakukan pengawasan menilai bahwa polri telah bersikap profesional dalam melakukan penangan, Jum’at (01/09).

Lebih lanjut, Kompolnas juga mengatakan bahwa putusan pembebasan dua Terdakwa Kanjuruhan oleh Majelis Hakim PN Surabaya merupakan keputusan yang baik karena sudah pasti dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terjadi.

Selain itu, terkait dengan pengaduan masyarakat juga hanya menjadi angin lalu, alih-alih menjalankan fungsinya sebagai pengawas, Kompolnas justru mengabaikan laporan warga.

Misalnya dalam kasus warga Wadas dan Petani Pakel yang melaporkan perilaku anggota Kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kompolnas. Hal tersebut menandakan bahwa Kompolnas memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan kepolisian.

Atas sikap Kompolnas tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyatakan:

1. Bubarkan Kompolnas karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengawasi kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme Polri.

2. Presiden sebagai atasan Polri segera membentuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal Polri yang efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

3. DPR dalam menjalankan fungsi pengawaan harus melakukan pemanggilan kepada Presiden dan jajaran Polri tentang solusi pengawasan Polri yang efektif. (Ivan/rls)