MAHARDHIKAnews.com KAB. KARAWANG, — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, menjadi sorotan tajam masyarakat setelah muncul dugaan kuat adanya kegiatan dan laporan keuangan yang tidak nyata atau fiktif pada tahun anggaran 2025.
Data menunjukkan, pada tahun 2025 Desa Panca Karya menerima Dana Desa sebesar Rp932.873.000. Dari jumlah tersebut, dialokasikan sebagai modal BUMDes senilai Rp186.574.000. Angka besar ini justru memicu pertanyaan, lantaran sejumlah pos pengeluaran dinilai tidak memiliki bukti fisik yang jelas.
Salah satu titik utama dugaan ketidakwajaran adalah laporan sewa lahan sawah seluas 3 hektare. Tercatat dalam laporan pertanggung jawaban, biaya sewa satu musim sebesar Rp 12.000.000, atau setara Rp 24.000.000 per tahun per hektare.
Namun, hasil penelusuran yang dilakukan tokoh masyarakat setempat, Zaenal M. Laiyan, S.H., menyimpulkan bahwa transaksi tersebut diduga fiktif karena tidak ditemukan kejelasan lahan yang dimaksud di lapangan.
“Berdasarkan pengecekan kami, data sewa lahan tersebut tidak sesuai kenyataan. Kami juga sudah meminta penjelasan kepada pengelola BUMDes, namun belum ada jawaban yang memuaskan,” ungkap Zaenal.
Masalah tak berhenti di situ. Masyarakat juga diduga seluruh hasil panen dari lahan yang dikelola BUMDes tersebut diduga dibawa sepenuhnya oleh Kepala Desa, sehingga tidak ada keuntungan yang kembali ke kas usaha desa atau diduga tidak ada PADes
Publik semakin curiga mengetahui jabatan Direktur BUMDes dijabat oleh adik kandung Kepala Desa. Kondisi ini dinilai jelas menunjukkan adanya potensi kongkalikong dan nepotisme, yang membuat pengawasan menjadi lemah dan membuka celah penyimpangan.
“Bagaimana bisa diawasi jika yang mengelola adalah saudara kandung? Ini jelas ada yang tidak beres,” ujar Zainal
Dan sangat disayangkan yang seharusnya hari ini Jumat 29/05/2026 ada agenda pertemuan dengan pihak pengurus BUMDes Desa pancakarya dan pihak kecamatan Tempuran, tetapi sangat disesalkan direktur BUMDes malah masuk kerja dirumah sakit Dewi Sri.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan sisa modal awal sebesar Rp 186 juta lebih tersebut, lantaran belum ada laporan rinci dan transparan yang disampaikan ke publik. Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan ini demi keadilan dan akuntabilitas keuangan desa.
