MAHARDHIKANEWS.COM– Pandeglang — Sebanyak 1.200 nelayan pesisir di Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, dengan seluruh biaya iuran selama satu tahun ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Banten.
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pratama Dinas Perikanan (Diskan) Pandeglang, Hernika Simanjuntak, menjelaskan bahwa program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko kerja tinggi di laut.
“Pekerjaan nelayan tidak mudah dan sangat rawan kecelakaan, terutama karena faktor cuaca ekstrem. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa bekerja lebih tenang karena sudah memiliki jaminan perlindungan,” ujar Hernika kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).
Menurut Hernika, kuota 1.200 penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data Kartu Kusuka yang telah diverifikasi oleh DKP Provinsi Banten dan diverifikasi ulang oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang belum terdaftar akan diusulkan sebagai calon penerima manfaat pada tahap berikutnya.
Saat ini, Diskan Pandeglang tengah melakukan verifikasi dan kelengkapan berkas administrasi, termasuk nama ibu kandung, besaran upah bulanan, dan nomor ponsel calon penerima. Setelah seluruh data dinyatakan lengkap, berkas akan dikirim ke DKP Provinsi Banten untuk diproses lebih lanjut.
“Setelah disetujui, akan dilakukan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini berlaku selama satu tahun dengan iuran sepenuhnya ditanggung Pemprov Banten. Setelah masa bantuan berakhir, nelayan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri,” tambahnya.
Sebelumnya, Diskan Pandeglang juga telah menggandeng pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan sosialisasi pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan, agar mereka memahami manfaat jaminan ketenagakerjaan ini.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Habibi Arafat, yang menilai langkah tersebut sangat penting dan patut diapresiasi.
“Profesi nelayan memiliki risiko tinggi. Jadi program ini memang sangat layak didukung. Kami juga mendorong agar data penerima benar-benar valid supaya bantuan tepat sasaran,” ujar Habibi melalui pesan WhatsApp.
Politikus muda tersebut menegaskan bahwa Komisi II DPRD Pandeglang akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan benar-benar menyentuh seluruh nelayan yang memenuhi syarat.
“Kami akan mendukung penuh dan mendorong prosesnya agar lebih cepat. Jangan sampai program bagus seperti ini berhenti di tengah jalan,” pungkasnya.
Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan gratis ini, diharapkan para nelayan di Pandeglang dapat bekerja lebih aman, sejahtera, dan terlindungi dari berbagai risiko kerja yang dihadapi di laut setiap hari.
