Pemasangan Kastin di Cipondoh Dikeluhkan Warga, Sebabkan Kemacetan dan Akses Terbatas
MAHARDHIKA.news.com TANGERANG – Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam menertibkan arus lalu lintas melalui pemasangan kastin (kanstin) dan penutupan sejumlah akses putar balik di Jalan Maulana Hasanuddin, Kecamatan Cipondoh, justru menuai keluhan dari masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai memperparah kemacetan serta menyulitkan akses warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Salah satu titik yang dikeluhkan warga adalah penutupan akses putar balik yang biasa digunakan masyarakat untuk mempersingkat perjalanan. Kini, para pengguna jalan dipaksa memutar arah melalui U-turn yang berjarak cukup jauh dari titik tujuan mereka.
Agus, salah satu warga dari Perumahan Primer, mengungkapkan kesulitannya sejak akses putar di depan perumahannya ditutup. Ia harus memutar dua kali hanya untuk kembali ke rumah usai menjalankan ibadah salat di Masjid Garuda.
“Masa saya mau pulang dari masjid ke rumah harus muter dua kali, itu pun U-turn-nya jauh. Ujung-ujungnya macet juga karena semua kendaraan numpuk di situ,” keluh Agus.
Senada dengan itu, Ketua LSM KCBI Tangerang Raya Malino SH. menyampaikan bahwa kebijakan ini justru berbanding terbalik dengan prinsip pembangunan yang seharusnya mempermudah kehidupan masyarakat.
“Pemasangan kastin dan penutupan jalan ini berdampak negatif bagi warga. Kebijakan ini memperpanjang waktu tempuh, menambah beban biaya transportasi, meningkatkan kelelahan, dan mengurangi aksesibilitas ke fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit,” jelasnya.
Berikut beberapa dampak yang dirasakan warga akibat kebijakan tersebut:
1. Meningkatkan waktu tempuh – Jarak putar balik yang jauh memperlambat perjalanan warga.
2. Meningkatkan biaya transportasi – Jarak tempuh lebih jauh membuat konsumsi bahan bakar meningkat.
3. Meningkatkan kelelahan – Perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kelelahan, terutama bagi pengendara harian.
4. Mengurangi aksesibilitas – Warga semakin sulit menjangkau fasilitas umum penting seperti pasar, rumah sakit, dan sekolah.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, agar solusi yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
(Jun)
