MAHARDHIKAnews.com KAB. KARAWANG, — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang familiar disebut KDM menyampaikan, dibutuhkan anggaran besar untuk membebaskan wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Dan Karawang dari bencana banjir.
KDM mengaku, salah satu alokasi dana yang besar itu untuk membayar ganti rugi bangunan liar yang berdiri dibantaran kali.
“Kalau mau membongkar bangunan itu harus ada ganti ruginya, maka dari itu untuk membebaskan bencana banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang, estimasi butuh dana Rp. 8 Triliun untuk ganti rugi pembongkaran bangunan liar tersebut,” kata KDM di kabupaten Bekasi, pada Kamis (22/05).
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 300 miliar untuk membongkar dan mengganti rugi bangunan yang berdiri di bantaran kali.
“Tahap pertama kami akan mengerjakan Rp. 300 miliar, dana dari hasil swadaya Pemkot Bekasi, Pemda Bekasi, dan Pemprov Jabar,” kata KDM.
Selain masalah ganti rugi, KDM juga menyoroti soal program pengerukan kali Bekasi yang memakan biaya Rp. 500 miliar, tetapi proyek mandek selama dua tahun.
“Proyek pengerukan kali Bekasi yang memakan biaya Rp.500 miliar, sudah hampir dua tahun tidak berjalan efektif,” ungkap KDM.
KDM mengungkapkan, bahwa proyek pengerukan kali Bekasi mandek, karena pihak kontraktor ragu untuk mengeksekusi program tersebut.
Pasalnya, bantaran kali Bekasi kini telah berubah wajah, didominasi dengan banyaknya bangunan rumah warga.
“Kontraktor nya ragu, karena di bantaran kali saat ini sudah berubah jadi bangunan,” ucap KDM.
Meski demikian, Dedi Mulyadi mengatakan, program proyek pengerukan kali Bekasi kini kembali berjalan berkat dukungan dari pihak Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. (D-Hunter).
