April 12, 2024

Sikap Oknum Petugas KPPS Melarang Wartawan Meliput Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Karang Tengah Dipertanyakan

Spread the love

MAHARDHIKAnews.com KOTA TANGERANG, – Sikap Oknum Petugas KPPS melarang wartawan meliput Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Karang Tengah dipertanyakan sejumlah pihak, terutama dikalangan jurnalis.

Rapat Pleno yang dihadiri tiga pilar, Camat Karang Tengah Hendriyanto, Kapolsek Ciledug Kompol Saiful Anwar, Danramil 04/ Ciledug Mayor Samsuri, Lurah se Kecamatan Karang Tengah, anggota KPPS dan para saksi yang diselenggarakan di GOR Pedurenan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Rabu (20/2) dicederai dengan adanya insiden petugas dengan wartawan.

Pada awalnya suasana berjalan kondusif. Dalam sambutannya Camat Karang Tengah berharap pada agenda rapat pleno ini berjalan lancar dan maksimal.

“Apabila ada kendala dalam perhitungan suara, mohon dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya” ujar Hendriyanto selaku Camat Karang Tengah.

Namun sangat disayangkan setelah acara seremonial selesai, terjadi satu insiden ketika wartawan hendak melakukan peliputan. Salah satu oknum Petugas KPPS yang bertugas menegur wartawan dan melarang media Produsernews.com meliput di lokasi tersebut.

Awal mula kejadian bermula saat salah satu petugas menanyakan pada wartawan saat hendak melaksanakan peliputan.

“Ibu siapa…? yang boleh ada di sekitaran ini hanya saksi dalam, media dilarang di sekitaran sini karena ini sudah mandat dari KPU,” kata seorang anggota KPPS.

Tidak hanya itu salah satu oknum yang mengaku dari Biro Hukum bernama Nainggolan juga melarang awak media masuk ke ruang perhitungan suara.

“Media tidak diperbolehkan masuk ke ruang publik penghitungan suara” ujarnya.

Nainggolan lalu meminta kepada Jurnalis KTAnya untuk di foto, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Buat apa KTA wartawan di foto segala ?.

Suasana pun menjadi memanas. Awak media yang bernama Wenni dari Produsernews mengatakan bahwa hal ini suatu keanehan

“Ini kan fasilitas negara dan pesta demokrasi, seharusnya media, publik dan warga negara bisa mengaksesnya dengan bebas memang ada aturan dan prosedur yang bagaimana untuk melakukan peliputan di sini ?” ucap Wenie mempertanyakan aturan yang kemudian dijawab dengan tak ramah oleh oknum tersebut.

“Iya karena ini fasilitas negara harus ada aturannya, ini kantor…saya biro hukum” ucap oknum tersebut sambil terus mendesak untuk meminta KTA jurnalis di foto untuk laporan ke KPU akunya.

Tentu saja insiden tersebut sangat mencederai marwah Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang dikawal langsung oleh Kapolri untuk mensukseskan terselenggaranya Pemilu. Insiden ini juga disaksikan oleh beberapa media cetak dan online yang berada di lokasi tersebut

Jelas juga anggota KPPS dan Biro Hukum yang ditugaskan oleh negara dalam menjalankan tugas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya.

Jaminan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara.

“Kami dari beberapa organisasi media salah satu di antaranya adalah Organisasi Jurnalis Indonesia (PJI) Kota Tangerang akan melanjutkan perihal ini ke KPU pusat terkait prihal sikap anggota KPPS dan oknum yang mengaku Biro Hukum tersebut” ucap Wenie. (Ivan)