MAHARDHIKAnews.com TANGERANG, – Penyidik Polsek Neglasari membuka _police line_ di lokasi rumah makan Padang di Neglasari, Kota Tangerang, yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pembunuhan berencana terhadap penjual nasi Padang.
MAHARDHIKAnews.com TANGERANG, – Penyidik Polsek Neglasari membuka _police line_ di lokasi rumah makan Padang di Neglasari, Kota Tangerang, yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pembunuhan berencana terhadap penjual nasi Padang.
Pembukaan garis polisi tersebut diharapkan membuka jalan bagi pemilik untuk kembali mendapatkan hak penguasaan atas objek rumah makan yang selama ini disewa.
Direktur PBH Nagari Sadar Hukum, Hendrawarman, S.H., M.Si., mengatakan, pembukaan police line merupakan tahapan penting agar objek tersebut dapat segera dikembalikan kepada pemilik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap dengan dibukanya police line ini, tidak ada lagi hambatan bagi pemilik untuk mendapatkan kembali hak penguasaan atas rumah makan tersebut,” ujarnya.
“Kami hadir untuk mengawal kepentingan hukum masyarakat, khususnya perantau Minang yang membutuhkan pendampingan di perantauan,” tandas Hendrawarman.
Ia menegaskan, PBH Nagari Sadar Hukum akan terus melakukan advokasi dan pendampingan hukum secara profesional, dengan tetap menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir jajaran PBH Nagari Sadar Hukum, yakni Wewit Wulansari, S.E. selaku Wakil Direktur, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H. selaku Advokat Senior, serta Ayu Arselia Putri, S.H. dan M. Hardjian Anwar, S.H.
Kehadiran tim tersebut, menurut Hendrawarman, merupakan bentuk komitmen lembaga dalam memastikan kepentingan hukum pihak yang didampingi mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran penyidik Polsek Neglasari atas langkah dan respons yang telah dilakukan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada penyidik Polsek Neglasari. Ini bentuk tindak lanjut yang patut kami hargai. Kami berharap langkah ini memberikan kepastian hukum sekaligus membuka jalan bagi pemilik untuk segera mendapatkan kembali hak penguasaannya,” katanya.
Hendrawarman berharap sinergi dan komunikasi antara tim advokasi dengan aparat penegak hukum dapat terus berjalan baik. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga harus memberi kepastian, perlindungan, dan pemulihan hak bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. (Ivan)