Jakarta, MahardhikaNews.com — Momen kebersamaan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional.
Jakarta, MahardhikaNews.com — Momen kebersamaan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional.
Keduanya terlihat berjalan beriringan dalam rangkaian acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat, 18 September 2026. Momen tersebut kemudian mendapat perhatian dari Ketua Umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO), Darmizal MS.
Darmizal menilai kebersamaan Gibran dan Dasco dapat dibaca sebagai gambaran pentingnya komunikasi serta sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif.
Menurut Darmizal, suasana komunikasi yang hangat antara Wakil Presiden dan pimpinan DPR tersebut menjadi kontras dengan berbagai narasi politik yang berkembang di ruang publik mengenai hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Bagi saya, ini bukan sekadar sebuah momen kebersamaan. Wapres Gibran dan Prof. Dasco berjalan bersama dengan penuh kehangatan,” ujar Darmizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).
Ia mengatakan masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dinamika politik nasional hanya berdasarkan potongan video, unggahan media sosial maupun informasi yang belum diverifikasi.
“Jangan setiap perbedaan dianggap pertengkaran. Jangan setiap dinamika politik dianggap keretakan. Dan jangan membangun kesimpulan besar hanya dari potongan video atau narasi yang belum teruji,” kata Darmizal.
ReJO: Pemerintahan Harus Dikawal
Darmizal juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap harus mendapatkan pengawasan publik.
Namun, menurut dia, pengawasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, hukum, demokrasi dan kepentingan masyarakat.
“Prabowo-Gibran memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, kepemimpinan nasional ini harus dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Darmizal menegaskan bahwa mengawal pemerintahan tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memberikan kritik dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Pandangan tersebut sekaligus menempatkan hubungan antara pemerintah, DPR, masyarakat dan pers sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam kehidupan demokrasi.
Ingatkan Publik Tak Mudah Terprovokasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, Darmizal meminta masyarakat lebih kritis dalam membedakan fakta, opini, kritik, dugaan serta informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat berbagai informasi politik dapat menyebar dalam waktu sangat cepat. Kondisi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan kebiasaan melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi.
“Rakyat harus cerdas. Bedakan fakta, opini, kritik, dugaan dan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu persatuan.
“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam menjaga Indonesia,” ujar Darmizal.
Soroti Stabilitas Politik dan Agenda 2045
Lebih jauh, Darmizal mengaitkan stabilitas politik dengan agenda pembangunan jangka panjang Indonesia menuju 2045.
Menurut dia, stabilitas politik, kepastian hukum, kesinambungan pembangunan dan persatuan nasional merupakan sejumlah faktor yang dinilai penting dalam mengejar cita-cita Indonesia maju pada momentum satu abad kemerdekaan.
Ia berharap energi politik nasional tidak habis dalam konflik dan pertentangan yang tidak produktif, melainkan diarahkan kepada agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam pandangannya, pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan, DPR menjalankan fungsi pengawasan, masyarakat melakukan kontrol sosial, sementara pers tetap menjalankan fungsi kontrol melalui pemberitaan yang berbasis fakta.
“Pemerintah bekerja, DPR mengawasi, masyarakat mengawal, pers menjalankan fungsi kontrol dan seluruh rakyat menjaga persatuan,” katanya.
Kebersamaan Gibran-Dasco di Tengah Dinamika Politik
Momen Gibran dan Dasco berjalan bersama tersebut menjadi perhatian karena berlangsung ketika diskursus mengenai dinamika politik nasional masih berkembang.
Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, momen kebersamaan tersebut sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-28 PAN. Penafsiran bahwa momen itu mencerminkan soliditas hubungan politik merupakan pandangan Darmizal/ReJO, bukan kesimpulan independen dari peristiwa tersebut.
Darmizal kembali mengajak masyarakat melihat perkembangan politik berdasarkan informasi yang terverifikasi dan tidak membangun kesimpulan hanya dari potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Jangan melihat Indonesia dengan kacamata kecurigaan. Lihat dengan akal sehat, fakta dan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan pemerintahan yang harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Mari kita kawal Prabowo-Gibran, kawal demokrasi, kawal konstitusi dan kawal Indonesia,” pungkas Darmizal.
Jurnalist : Tantan Su
Editor : Redaksi