Kamis, 01 Oktober 2026 Lugas – Tegas – Terpercaya
Mahardhika News
INFO TERKINI
Ketua Dekranasda Provinsi NTB Hj. Sinta Agatha M. Iqbal raih Penghargaan Stan Favorit pada Pameran Kriyanusa 2026 Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 37 Kasus Narkoba September 2026, 44 Tersangka Diamankan Sambangi Gedung PWI Kapolres Metro Tangerang Minta Kapolsek Respon Cepat Konfirmasi Wartawan Pemanggilan Saksi Jadi Babak Baru, Abel Dorong Penanganan Perkara Transparan dan Berkeadilan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris: Pengrajin Tas Olahan Mengangkat Nama Baik Jambi SDN Harja Mekar 01 Cikarang Utara Gelar Maulid Nabi, PLT Kepsek Susi S.Pd Hadirkan Dakwah Boneka KA Hae n Steven RR. Okki Jusuf Judanagara: Merajut Warisan Tarumanagara dan Gagasan Pembangunan Berbasis Kearifan Nusantara Nyamar Jadi Petugas Provider, Spesialis Pencuri Tower BTS Ditangkap di Tangerang
Mahardhika News TV
LIVE
Beranda › Politik › Mahardhika Premium

Barisan Pendukung Tim Pemenangan dan Relawan H Kosasih Berujung Kecewa, Ini Alasannya

BAGIKAN ARTIKELBarisan Pendukung Tim Pemenangan dan Relawan H Kosasih Berujung Kecewa, Ini Alasannyahttps://www.mahardhikanews.com/2024/09/17/17455/
Barisan Pendukung Tim Pemenangan dan Relawan H Kosasih Berujung Kecewa, Ini Alasannya

MAHARDHIKAnews.com KOTA TANGERANG, — Ketegangan politik dalam tubuh Partai Golkar Kota Tangerang semakin memuncak setelah Tim Pendukung H. Kosasih (BPHK) mengungkap adanya amanah penting yang belum terlaksana. H. Kosasih dan timnya menilai bahwa janji H. Sachrudin, Ketua DPD Golkar Kota Tangerang, mengenai posisi Ketua DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 belum terpenuhi. Hal ini memicu ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan pendukung H. Kosasih.

MAHARDHIKAnews.com KOTA TANGERANG, — Ketegangan politik dalam tubuh Partai Golkar Kota Tangerang semakin memuncak setelah Tim Pendukung H. Kosasih (BPHK) mengungkap adanya amanah penting yang belum terlaksana. H. Kosasih dan timnya menilai bahwa janji H. Sachrudin, Ketua DPD Golkar Kota Tangerang, mengenai posisi Ketua DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 belum terpenuhi. Hal ini memicu ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan pendukung H. Kosasih.

Adanya polemik terkait kekecewaan Tim Barisan Pendukung Haji Kosasih (BPHK) Kecamatan Pinang dan Cipondoh dari partai Golongan Karya (GOLKAR) mengusung H Kosasih, S.E., M.M yang di iming-imingi untuk menduduki kursi sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang kini berujung kecewa mendalam dengan sikap dan Inkonsistensi Respon ketua DPD partai GOLKAR Kota Tangerang.

Ketua BPKH cipondoh Abdul Rosid menjelaskan, Sebagai Pendukung berat H Kosasih dengan kecintaannya, Abdul Rosid menjelaskan bawasanya, Pengawalan proses rekomendasi pimpinan DPRD kota tangerang di DPP Partai Golkar, kini telah musnah dan kandas, secara terjalinannya kesepakatan tersebut sudah disepakati kedua belah pihak sejak awal sebelumnya proses Surat Keputusan (SK) ke DPP partai GOLKAR.

“Kami hanya menginginkan ketegasan dan konsistensi dari yang terhormat bapak DRS H. Sachrudin sebagai ketua partai Golkar kota tangerang yang nota bene akan mencalonkan dirinya ssbagai walikota tangerang”, ungkap Rosid, (15/9)

Rosid menambahkan kekecewaan yang dirasakan BPHK terhadap Ketua DPD Partai Golkar, sangat disayangkan. Untuk it, BPHK Pinang Dan Cipondoh akan menarik mundur di dalam berkontribusi pendukungan Salah Satu Calon Walikota tangerang tersebut.

“Kami akan tunjukkan bahwa BPKH kecamatan pinang dan cipondoh rasa solidaritas untuk bapak H Kosasih yang elegan untuk membawa kebaikan kemaslahatan untuk masyarakat pinang dan cipondoh yang kita cintai ini,” tegasnya.

Sebagai pemicu pada kekecewaannya jajaran pengurus BPHK atas keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tangerang yang tidak memberikan SK Ketua DPRD Kota Tangerang kepada H. Kosasih.

Seirama dengan semua itu, sebagai bentuk solidaritasnya pada BPKH, Zakaria yang dikenal dengan sebutan bang Zeck angkat bicara krisis ini, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses kebijakan,

“Kami mohon dengan sangat kepada bapak Drs H Sachrudin untuk mengambil langkah kebijakan dalam persoalan ini sebagai bentuk transparansi dalam proses politik serta teknis pelaksanaannya,” Pinta zakaria.

(Jun/tim)