MAHARDHIKAnews.com KOTA TANGERANG | – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 5 Kota Tangerang menjadi sorotan, pasalnya puluhan calon siswa-siswi dilingkungan sekolah tidak diterima, sehingga menjadi ketimpangan dengan adanya diluar jalur zonasi diduga titipan bisa diterima.
MAHARDHIKAnews.com KOTA TANGERANG | – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 5 Kota Tangerang menjadi sorotan, pasalnya puluhan calon siswa-siswi dilingkungan sekolah tidak diterima, sehingga menjadi ketimpangan dengan adanya diluar jalur zonasi diduga titipan bisa diterima.
Peristiwa kericuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu, menjadi kesan yang memperihatinkan di dunia pendidikan yang dianggap sulit bagi warga masyarakatnya sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMKN 5 tersebut, tidak sampai disitu bahkan desakan puluhan orang tua calon siswa-siswi di dua Rukun Warga (RW) 004 dan 005 yang mendaftar melalui Ketua RW yan telah direkomendasikan sebelumnya oleh pihak sekolah, yang sama saja tidak bisa dijadikan ukuran untuk bisa diterima.
Puluhan orang tua calon siswa-siswi yang sedang berkerumun di samping sekolah, yang meminta atas pertanggungjawaban oknum RW terkait kejelasan anak-anaknya itu yang sempat di klarifikasi oleh ketua RW dan Komite sekolah, Jum’at (19/7/24).
Dalam klarifikasi Wisnu Handoko sebagai Komite sekolah, dirinya menyampaikan bahwa agar para orang tua bersabar dan menunggu sampai hari Senin 22 Juli 2024, karena dirinya sudah mengajukan surat aduan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
“Terkait keluhan besar kita hari ini dan kemarin saya selaku karang taruna dan komite sekolah, sudah melayangkan surat pengaduan ke pihak dinas pendidikan provinsi, ya insyaallah dua hari kedepan ini akan ada kabar dan informasi, namun hari ini karena sekolah libur percuma kita juga ada disini lebih baik pulang kerumah masing-masing nanti informasi selanjutnya akan disampaikan kepada pak RW, jadi kita tunggu sampai hari senin”, ungkapnya.
Walaupun desakan yang di ungkap Orang tua harus ada sebuah kepastian, Uti Sayuti Ketua RW 04, menanggapi ditengah kerumunan itu, dirinya menyampaikan dari awal rekomendasi sudah nyampe, dan sudah ada pergerakan atau demo dari komite dan karangtaruna tokoh masyarakat LSM ke dinas, yang jelas janji hari ini kalau memang bisa dia turun kebawah dia turun, katanya.
Lanjutnya, kalau memang dipinta keputusan dan kepastian gimana hari ini saya nurutin jangan minta sore, kalau memang gak ada kabar dari dinas, kan dinas katakanlah ada peluang katakanlah beliau sudah menerima hasil dari pada usulan komite disini kita orasinya.
Dirinya juga menyampaikan telah berusaha mungkin menyampaikan kepada dinas provinsi terkait rekomendasi lingkungan, Namun demikian Ketua RW yang mengaku sudah diberikan rekomendasi sebagai rekrutmen wilayah oleh pihak sekolah sebelum PPDB dimulai, dirinya sangat kesulitan untuk menemui Arif selaku panitia PPDB di SMKN 5 baik secara telepon maupun secara langsung menjumpai.
Sebelumnya beredar dugaan adanya pengakomodiran anggaran dari para orang tua untuk biaya mendaftar yang diserahkan kepada Ketua RT, dimana dana yang nilainya variatif dari 4 Juta sampai dengan 7 Juta rupiah, dalam klarifikasi yang disampaikan sempat salah satu orang tua calon siswa yang mewakili meminta nominal yang diserahkan kepada Ketua RW agar dana nya dikembalikan jika memang calon siswa-siswi tidak masuk ke sekolah SMKN 5 Kota Tangerang, dengan alasan anggaran akan dipakai untuk kepentingan mendaftar disekolah lain.
Namun RW menyela bahwa terkait hal tersebut dirinya mengatakan jangan di bicarakan bahwa dirinya tidak membicarakan hal tersebut, “ini mah jangan diomongin itumah saya gak pernah bicara itu, ungkap RW, lalu di timpalin kembali, “tapi kan ibu-ibu itu mengharapkan hak nya”, tegas ortu mewakili.
Hangatnya permintaan pengembalian nominal yang di pinta warga orang tua calon murid tersebut lagi-lagi RW terkesan tersinggung apa yang di katakan salah seorang yang mewakili, sehingga RW bernada akan menuntut karena membicarakan permintaan di bicarakan di hadapan umum.
Kerumunan berakhir bubar karena apa yang diupayakan RW dan Komite masih menunggu konfirmasi dari Dinas Provinsi di minggu depan hari senin 22 Juli 2024, hingga berakhir meninggalkan lokasi untuk menanti keputusan apa yang disampaikan.
Namun setelah di sambangi Ketua RW U Sayuti di samping rumahnya, terkait adanya pengakomodiran anggaran sebelumnya dirinya menyangkal tidak mengakui, karena dirinya hanya berurusan dengan para RT bukan dengan orang tua atau warga yang mendaftar.
“sekarang begini kalau mau rame saya tidak sendiri ada para RT dalam hal ini, lagian saya sudah mengembalikan sebagian anggaran, ya jika yang memang ada yang membatalkan berarti tinggal ngomong ke saya, soalnya yang saya tau tidak ada urusan dengan mereka karena menerima dari RT”, jelas RW U Sayuti kepada Media.
Sampai berita tayang pihak sekolah dan panitia PPDB masih sulit untuk di temui
(Jun/Tim)